Wilayah Wisata Raja Ampat Selama Periode Larangan Mudik Melarang Kapal Wisatawan Masuk Untuk Sementara

Papua - Selama larangan mudik Hari Raya Idul Fitri 2021, Kapal Wisata yang berasal dari luar Papua tidak diizinkan masuk dan beraktivitas di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat.

Sebagaimana diketahui, pemerintah memutuskan kembali memberlakukan larangan mudik dalam momentum Lebaran 2021 yang berlaku sejak 6 hingga 17 Mei 2021.

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Raja Ampat, Anggiat P Marpaung, mengatakan kapal wisata maupun penumpang dari luar Papua Barat tidak diizinkan masuk ke Raja Ampat selama masa larangan mudik Lebaran.

Kapal yang diizinkan masuk adalah kapal yang mengangkut logistik atau barang kebutuhan masyarakat setempat.

Anggiat menjelaskan bahwa kebutuhan logistik yang diangkut untuk masyarakat Kabupaten Raja Ampat berasal dari Sorong. Sehingga, kapal-kapal yang mengangkut logistik tetap diizinkan masuk Raja Ampat selama masa larangan libur Lebaran.

"Terkecuali kapal yang membawa penumpang dari luar daerah Papua Barat masuk wilayah Raja Ampat tidak diizinkan," kata Anggiat.

Ia menyampaikan bahwa pihaknya bersama instansi terkait lainnya, akan melakukan pengawasan ketat terhadap setiap kapal yang masuk ke wilayah Raja Ampat selama masa larangan mudik Lebaran.

Selain itu, Anggiat juga mengajak semua pihak untuk mendukung kebijakan tersebut, karena dilakukan untuk pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Raja Ampat sebagai tujuan wisata dunia.

Meskipun kapal wisata dilarang masuk ke wilayah destinasi populer di Papua itu, Raja Ampat tetap menerima kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara selama libur Lebaran.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penjelasan Mensesneg Terkait Delapan Kursi Kosong Wakil Menteri, Berikut Selengkapnya

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan delapan kursi kosong wakil menteri jajaran kabinet Indonesia Maju. Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini mengatakan jabatan tersebut dibuka bukan karena politik tetapi urusan pemerintahan. "Itu slot yang selalu dibuka untuk memenuhi kebutuhan, apabila sudah dinilai butuh, akan diambil, kalau belum ya belum. Ini urusan pemerintahan, bukan politik,"kata Faldo dalam keterangan tertulis, Senin (27/12). Dia tidak menampik dengan Jokowi meneken beberapa peraturan presiden terkait jabatan wakil menteri banyak disorot masyarakat. Terlebih dikatakan dengan urusan politik. "Kami ingin tegaskan aturannya memang membuka itu, semuanya terkait judgement presiden,"bebernya. Faldo menjelaskan saat ini seluruh jajaran pemerintah bekerja dengan ideal. Dia pun tidak menutup kemungkinan Jokowi akan menambah personel jika dibutuhkan. "Sejauh ini, kerja jajaran Pemerintahan masih optima...
Baca selengkapnya

Partai Baru PRIMA Sudah Mendatangi KPU dan Siap Bersaing di Pemilu 2024 dan Mengajak Masyarakat Melawan Sistem Oligarki

Jakarta -  Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (DPP PRIMA) melakukan audiensi ke KPU, Rabu (25/8). Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Ketua KPU Ilham Saputra, beserta jajaran Komisioner KPU Arief Budiman, Hasyim Asy'ari, dan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. Sedangkan DPP PRIMA diwakili Ketua Majelis Pertimbangan Partai Mayjen (Purn) Gautama R Wiranegara, Sekjen Dominggus Oktavianus Kiik, Waketum Lukman Hakim, Ahmad Rifai, dan Ketua Mahkamah Partai Container Firman Tresnadi. Sebagai partai politik baru yang akan mengikuti proses verifikasi sebagai peserta Pemilu di tahun 2024, Ketua MPP PRIMA menyampaikan maksud kunjungan mereka adalah untuk menjalin silaturahmi dengan KPU dan mendapatkan informasi terkait tahapan Pemilu 2024. "Kami mengucapkan terima kasih atas diterimanya kami oleh jajaran pimpinan KPU. Dan sebuah kebanggaan bagi kami semua karena menjadi partai politik baru pertama yang secara resmi diterima untuk bersilaturahmi," ujar Ketua MPP PRIMA Ga...
Baca selengkapnya

Proro Belum Tentukan Kandidat Calon Pilpres 2024, Ada Beberapa Tokoh Yang Menurutnya Layak

Jakarta - Bendahara Umum DPP Pro Jokowi (Projo) Panel Barus belum menentukan sikap, terkait kandidat calon yang akan didukung di Pemilu Presiden ( Pilpres ) 2024. Meski demikian, dari pandangannya ada beberapa tokoh yang dianggap layak masuk dalam radar. Beberapa tokoh itu antara lain, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Gubernur Jakarta Anies Baswedan, Gubenur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubenur Jawa Timur Khofifah Indarparawansa. "Menurut saya komplet Mbak Puan itu. Kalau Pak Ganjar keren, marketebel, laku, diminati,"ujar Panel, Rabu (24/11). Panel berpendapat, keduanya memang layak disebut sebagai kandidat kuat untuk menghiasi panggung kontestasi Pilpres 2024. Puan Maharani disebutnya sebagai paket komplet yang memiliki pengalaman berlimpah. Begitu word play here Ganjar Pranowo yang disebutnya keren dan diminati masyarakat. Namun demikian, lanjut Panel, pihaknya belum menentukan dukungan. Apalagi ...
Baca selengkapnya