Penjelasan Mensesneg Terkait Delapan Kursi Kosong Wakil Menteri, Berikut Selengkapnya

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan delapan kursi kosong wakil menteri jajaran kabinet Indonesia Maju. Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini mengatakan jabatan tersebut dibuka bukan karena politik tetapi urusan pemerintahan.

"Itu slot yang selalu dibuka untuk memenuhi kebutuhan, apabila sudah dinilai butuh, akan diambil, kalau belum ya belum. Ini urusan pemerintahan, bukan politik,"kata Faldo dalam keterangan tertulis, Senin (27/12).

Dia tidak menampik dengan Jokowi meneken beberapa peraturan presiden terkait jabatan wakil menteri banyak disorot masyarakat. Terlebih dikatakan dengan urusan politik.

"Kami ingin tegaskan aturannya memang membuka itu, semuanya terkait judgement presiden,"bebernya.

Faldo menjelaskan saat ini seluruh jajaran pemerintah bekerja dengan ideal. Dia pun tidak menutup kemungkinan Jokowi akan menambah personel jika dibutuhkan.

"Sejauh ini, kerja jajaran Pemerintahan masih optimal. Apakah ada kenaikan target dari Presiden? Kita tunggu saja tahun ini. Kalau ada kebutuhan, pasti diisi,"pungkasnya.

Untuk diketahui pada 14 Desember 2021, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah posisi dalam lingkup Kementerian Sosial (Kemensos) yaitu posisi wakil menteri sosial. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 110/2021 tentang Kementerian Sosial.

"Dalam memimpin Kementerian Sosial, Menteri dapat dibantu oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan presiden,"bunyi pasal 2 ayat (1) dalam perpres tersebut.

Untuk diketahui saat ini sudah ada delapan kursi wakil menteri kosong di pemerintah Jokowi. Pertama yaitu wakil menteri ketenagakerjaan, wakil menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah (Kop UKM), wakil menteri perindustrian, wakil menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM), wakil menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (Dikbud Ristek), wakil menteri sosial, wakil menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (Pan-RB), wakil menteri investasi.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Prediksi LIPI: Parpol Gerindra Akan Jadi Lawan Politik Dengan Golkar

Jakarta - Partai Gerindra telah bertekad untuk mencalonkan sang ketum Prabowo Subianto sebagai presiden di Pemilu 2024. Begitu juga Partai Golkar yang akan mencapreskan Airlangga Hartarto dalam pemilu tiga tahun mendatang. Pengamat Politik dari LIPI, Wasisto Raharjo Jati memprediksi, Prabowo dan Airlangga memiliki kans yang besar untuk saling bertarung. Terlebih, keduanya merupakan ketua umum parpol yang masuk tiga besar di Indonesia. "Saya pikir berkaca pada pengalaman Jokowi yang agak kurang berdaya ketika menghadapi tekanan parpol karena statusnya bukan ketua umum sebuah parpol, maka potensi Airlangga maupun Prabowo itu memungkinkan untuk bisa dinominasikan sebagai capres,"jelas Wasis saat dihubungi merdeka.com, Senin (11/10/2021). Wasis memprediksi, Golkar bisa membentuk koalisi dengan para parpol yang telah memiliki chemistry selama ini. Misalnya saja Nasdem dan PKB yang sudah lama menjadi rekan koalisi Golkar. "Golkar saya pikir (bisa berkoalisi
Baca selengkapnya

Mantan Penyidik KPK Robin, Menjalani Sidang Pertama Pada Hari Senin

Jakarta - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju akan menjalani sidang perdana, hari ini, Senin (13/9/2021). Robin akan menghadapi dakwaan jaksa penuntut umum pada KPK di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. "Benar, hari ini dijdwalkan sidang perdana terdakwa Stephanus Robin Pattuju dan kawan-kawan di PN Tipikor Jakarta Pusat,"ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (13/9/2021). Persidangan rencananya akan digelar pukul 10.00 WIB. "Mengenai teknis persidangan, Informasi yang kami terima akan dilaksanakan sekitar pukul 10.00 WIB, langsung di PN Tipikor Jakarta Pusat,"kata Ali. Dalam kasus ini, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka yakni penyidik KPK asal kepolisian, Stepanus Robin Pattuju (SRP), Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahrial (MS) dan pengacara Maskur Husain (MH). KPK menduga, penyidik Robin menerima suap untuk mengurus perkara di KPK yang menyeret nama Syahrial.   Seret Wakil Ket
Baca selengkapnya

PPP: Jika Pemilu Digelar Mei, Maka Akan Berdempetan dengan Pilkada Serentak

Jakarta - Usulan pemerintah pelaksanaan hari-H pencoblosan pemilu 2024 pada tanggal 15 Mei 2024 menuai pro-kontra. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek menyatakan pihaknya tidak setuju dengan usulan memundurkan tanggal Pemilu dari pemerintah itu. "Kami tidak sepenuhnya setuju dengan usulan pemerintah bahwa pemilu digelar 15 Mei 2024,"katanya pda wartawan, Selasa (28/9). Dia mengingatkan apabila Pemilu jadi digelar Mei, maka akan sangat berdempetan waktu dengan Pilkada serentak di bulan November. Hal itu akan mengganggu tidak hanya kualitas Pemilu dan Pilkada melainkan juga para penyelenggara pemilu. "Juga pikirkan teknis pelaksanaan pemilu mengingat pada 2024 itu ada juga perhelatan pilkada yg digelar bulan november. Artinya jika pemilu nasional bulan mei, maka jarak dengan pilkada hanya 6 bulan sudah pasti berhimpitan dengan pelaksanaan pilkada. Belum kalau pilpres 2 putaran, maka akan menyita waktu. Termasuk adanya sengketa di MK,"tegasnya Ol
Baca selengkapnya