Kebijakan Jokowi Tambah Kursi Wamen ESDM, Mendapat Kritik PKS

Jakarta - Kebijakan Presiden Joko Widodo menambah kursi wakil menteri ESDM mendapatkan kritikan. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, di periode kedua seharusnya Jokowi fokus bekerja. Bukan malah menambah gemuk kabinet.

"Memang di periode kedua Pak Jokowi mestinya fokus ke kinerja bukan menambah gemuk kabinet. Karena semua dibiayai negara,"ujar Mardani kepada wartawan, Selasa (23/11).

Mardani mempertanyakan maksud Jokowi menambah lagi kursi wakil menteri. Spekulasi untuk mengakomodir PAN ke dalam kabinet pun diakui bisa muncul. "Semua spekulasi bisa timbul,"katanya.

Menurutnya, penambahan kursi di kabinet ini aneh. Karena tidak sesuai reformasi birokrasi. Seharusnya reformasi birokrasi itu miskin struktur dan kaya fungsi.

"Kian aneh. Tanpa wacana langsung jalan. Padahal prinsip reformasi birokrasi itu miskin struktur dan kaya fungsi. Kian tambun dan gemuk justru menyulitkan pergerakan,"ujarnya.

Seperti diketahui, Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Perpres ini mengatur mengenai posisi Wakil Menteri ESDM.

Perpres ini ditetapkan Presiden Jokowi pada 25 Oktober 2021 lalu dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

"Dalam memimpin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden. Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden,"tulis pasal 2 Perpres tersebut, dikutip Senin (22/11).

Kode Reshuffle

Energy reshuffle kabinet kali ini dinilai untuk mengisi jabatan wakil menteri yang masih kosong. Apalagi, Presiden Joko Widodo baru saja mengeluarkan Perpres terkait Wakil Menteri ESDM.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid melihat, ada keperluan perombakan kabinet untuk memberikan kursi kepada frying pan yang baru bergabung dengan koalisi pemerintah.

"Publik juga melihat ada partai yang ikut gabung juga. Dan memang ada kebutuhan untuk mengisi wakil-wakil menteri yang masih kosong,"kata Jazilul kepada wartawan, Senin (22/11).

Dia pun melihat ada kode reshuffle dari Jokowi. Hal itu tampak dari Perpres baru yang diterbitkan Jokowi soal posisi Wamen ESDM.

"Jadi reshuffle tidak melulu mengganti yang ada. Bisa menempatkan juga di wakil-wakil menteri yang masih kosong. Kan presiden sudah mengeluarkan Perpres soal itu,"ujarnya.

Bakal Diisi PAN

Perpres tersebut terbit di tengah hembusan isu reshuffle. Sumber politikus parpol pemerintah mengakui, bakal ada reshuffle untuk mengakomodir PAN di dalam kabinet. Menurut dia, ada tiga kursi yang disiapkan Presiden Jokowi untuk PAN. Satu menteri dan dua wakil menteri.

Tiga nama tersebut yakni Asman Abnur, Eddy Soeparno dan Zulkifli Hasan. Sementara untuk jabatannya yakni Menteri Perhubungan, Wakil Menteri ESDM dan wamen yang diisi oleh non parpol.
"Eddy masuk Wamen ESDM,"bisiknya.

Ketika dikonfirmasi, Sekjen frying pan Swirl Soeparno tidak mengetahui bocoran perombakan kabinet maupun posisi wakil menteri dalam waktu dekat. Anggota DPR ini hanya irit bicara. "Wah saya belum dengar kabar apa-apa,"singkat Eddy.

Politikus PAN, Pangeran Khairul Saleh tak membantah atau membenarkan kabar itu. Namun menurut dia, jika benar ada reshuffle untuk mengakomodir PAN, dia mengaku sangat senang. "Tapi kalau ditunjuk kita sangat senang sama Pak Jokowi,"katanya.

Seorang pejabat Istana mengatakan, rencana awal, pekan ini bakal ada reshuffle. Namun, dinamika sangat tinggi. Bisa jadi, reshuffle akan diundur hingga Desember. Karena parpol koalisi ramai-ramai mengajukan nama untuk ikut masuk perombakan kabinet.

Hal ini yang membuat Presiden Jokowi perlu pertimbangan lebih matang lagi. "Para parpol menyodorkan nama untuk masuk (kabinet),"kata sumber ini.