PDIP Dukung Program (Apdesi) Membuat Desa Menjadi Pusat Kebudayaan
Jakarta - DPP PDI Perjuangan mendukung desa diangkat dan diperhatikan termasuk
seluruh kebudayaannya. Hal itu disampaikan dalam menerima aspirasi
Asosiasi Pemerintah Dess (Apdesi) terkait persoalan atas jalannya
pemerintahan desa.
Termasuk Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tenrnag rincian APBN 2022 harus
ditempatkan dalam pemahaman landasan konstitusional dan ketentuan
perundang-undangan tentang desa.
"Berkaitan dengan hal tersebut desa harus betul-betul diangkat dan
diperhatikan termasuk dengan seluruh kebudayaannya,"ujar Sekjen PDIP
Hasto Kristiyanto saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi
Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP Apdesi) di kantor DPP PDIP,
Jakarta, Kamis (13/1).
"PDI Perjuangan sangat senang dengan pertemuan ini. Mimpi Bung Karno dan
Ibu Megawati adalah desa menjadi pusat kebudayaan, pusat kuliner. Jadi
benteng Pancasila karena di desa itulah Pancasila dibunyikan dan akarnya
yang gotong royong,"tegas Hasto.
Dalam audiensi itu, DPP Apdesi menyampaikan aspirasi tentang Peraturan
Presiden Nomor 104 yang dinilai kurang menguntungkan bagi desa. Hasto
mengatakan, desa seharusnya diperkuat dan dikembangkan sebagai pusat
kebudayaan.
"Kalau desa kita tak kuat, maka rontok kita. Kalau desa tidak kita kembangkan sebagai pusat kebudayaan, bisa bahaya,"ucapnya.
Hasto mengatakan Pemerintahan Joko Widodo yang merupakan kader PDIP
memberikan perhatian terhadap desa semakin terasa, menjadi bagian dari
pembangunan. Di PDIP, kepedulian terhadap desa menjadi fokus utama dalam
Rapat Kerja Nasional.
"Spirit PDI Perjuangan agar desa kuat, maju dan berdaulat. Oleh karena
itu, permasalahan desa harus dilihat secara komprehensif,"ujar Hasto.
Dalam pertemuan itu, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto
didampingi Ketua DPP Djarot Saiful Hidayat, Komaruddin Watubun dan Eriko
Sotarduga, Wasekjen Arif Wibowo bersama sejumlah anggota DPR RI, yakni
Idham Samawi, Ichsan Yunus, Endro Suswantoro Yahman dan Hugua.
Sementara, kedatangan DPP Apdesi dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP
Apdesi Surta Wijaya, Sekretaris Jenderal DPP Apdesi Asep Anwar Sadat dan
jajaran DPP Apdesi.
Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya mengatakan desa garda terdepan dalam
menyelesaikan permasalahan di tingkat desa. Sehingga meminta ada
perubahan peraturan yang lebih baik dan tidak mengurangi peran kepala
desa.
Apdesi menilai Perpres Nomor 104 tidak menguntungkan bahkan
mengurangi diskresi aparat desa dalam pengelolaan anggaran desa.
Misalnya aturan 40% dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Kami meminta kepada PDI Perjuangan membantu Apdesi mencari solusi agar
bisa bangun desa secara maksimal dan lebih baik,"kata Surta.
Dalam kesempatan yang sama, Sekjen DPP Apdesi Anwar Sadat meminta PDIP
mengadvokasi masalah agar desa dengan kedaulatannya dapat memajukan
desa. "Indonesia bersinar tidak hanya dengan nyala obor di Jakarta tapi
juga dengan lilin kecil di seluruh desa Indonesia,"ucap Anwar.
Djarot menambahkan melalui perangkat desa, pemerintahan terdepan dan
berhubungan dengan masyakarat untuk melayani seluruh desa.
"Ini aplikasi
ideologi Pancasila. Menolong diri sendiri dan bergotong royong agar
desa berdaulat,"ujar Djarot.
Arif Wibowo yang juga duduk di Komisi II DPR RI mengatakan keluhan DPP
Apdesi ini wajar dan typical dan mengamini agar desa diperkuat
eksistensinya dari aspek hukum.
Menanggapi berbagai aspirasi dan keluhan DPP Apdesi, Komaruddin Watubun
menyarankan agar aspirasi dan keluhan ini disampaikan secara tertulis,
dipersiapkan legal drafting sebagai sebuah aspirasi yang muncul dari
bawah.
"Sehingga kami tidak salah memahami apa saja yang dikehendaki dan
menjadi aspirasi desa,"ujar Komaruddin. Meskipun diakuinya aturan ini
memang perlu disempurnakan dan tidak kaku.
Eriko pun menambahkan berbagai permasalahan di desa bisa
diselesaikan meskipun mungkin tidak bisa tuntas dengan cepat. Apalagi
yang terkait anggaran.
"Intinya intens saja berkomunikasi termasuk dengan Fraksi PDI
Perjuangan. Bawa data-data konkrit permasalahan dan terkait Komisi
DPR-RI di bidang apa. Tugas wakil rakyat memperjuangkan aspirasi desa.
Karena peran desa itu penting,"kata Eriko.
Komentar
Posting Komentar